jump to navigation

Gaji Bisa Naik, Pemerintah Subsidi Pajak Penghasilan January 18, 2009

Posted by harisvanjava in Kabar Gembira.
trackback

Jawapos, [ Minggu, 18 Januari 2009 ]

JAKARTA – Berbagai kebijakan terus dirilis pemerintah untuk menggariahkan perekonomian. Kali ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera merampungkan aturan tentang subsidi terhadap pajak pengasilan (PPh) pasal 21 atau pajak karyawan yang dipotongkan perusahaan. Dalam satu hingga dua pekan ini, DJP akan menetapkan sektor usaha apa saja yang bisa mendapatkan insentif fiskal itu.

Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan, kebijakan tersebut dibuat untuk membantu perusahaan yang terganggu usahanya karena diterpa krisis keuangan global. Dengan tidak perlu membayar pajak karyawan, perusahaan diharapkan masih bisa menaikkan gaji karyawan karena pajaknya tak perlu dibayar. Perusahaan yang ingin memecat masal karyawannya juga bisa mengurungkan niat itu karena beban gajinya berkurang.

”Untuk karyawan-karyawan menengah ke bawah, pajaknya dikembalikan pemerintah atau dia tidak usah bayar. Tapi, lebih mudah nanti tidak usah bayar sehingga tanpa harus menambah (anggaran). Gaji karyawan di perusahaan itu naik karena tidak bayar pajak,” kata Darmin setelah penyerahan penghargaan Musium Rekor Indonesia (Muri) atas pengajuan nomor pokok wajib pajak (NPWP) terbanyak di Jakarta Jumat malam (16/1).

Untuk sektor yang mendapatkan insentif, tak ada pembatasan gaji dalam pembebasan pajak karyawan itu. Pembatasan hanya kepada level kekaryawanan. Insentif diberikan untuk setingkat manajer ke bawah. ”Kalau direkturnya, kan dia tidak perlu dibantu,” kata Darmin.

Anggaran subsidi tersebut diambilkan dari tambahan insentif fiskal Rp 15 triliun yang segera diajukan kepada parlemen. Namun, Darmin belum menyebutkan berapa jumlah yang dialokasikan untuk subsidi PPh pasal 21 itu. ”Saya belum tahu jumlahnya karena bidang usahanya belum diputuskan. Dalam satu dua minggu ini selesai,” ujar Darmin.

Pemda juga akan terlibat dalam pemberian insentif ini. Sebab, selama ini setoran PPh pasal 21 dibagihasilkan kepada pemda. ”Itu yang sedang kami bicarakan, apakah kami mengajak pemda sama-sama memikul beban, mereka hasilnya tidak usah dapat atau bagaimana. Krisis itu kan harus sama-sama memikul berbagi beban. Sharing the pain,” tutur Darmin.

Insentif lain yang sedang dirampungkan adalah fasilitas pengurangan pembayaran PPh pasal 25 (angsuran bulanan). Selama ini pengurangan cicilan pajak hanya bisa dilakukan setelah satu kuartal atau semester. Dengan aturan baru, untuk penurunanan dalam jumlah tertentu, misalnya 20-25 persen, pengusaha hanya cukup melaporkan. ”Dengan begitu, mereka terbantu likuiditasnya,” kata Darmin

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, subsidi PPh pasal 21 bisa banyak membantu perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang terkendala arus kasnya dan berpotensi memecat banyak karyawan. ”Dampaknya langsung ke perusahaan. Jadi lebih baik itu,” kata Hariyadi.

Di sisi lain, DJP akan terus memperluas basis pajak dengan menambah jumlah pemilik NPWP. Darmin menargetkan, dalam empat tahun mendatang, pemilik NPWP sudah mencapai 22-27 juta. Itu merupakan perkiraan dari jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP). Jumlah NPWP saat ini sekitar 10 juta.

Darmin menjelaskan, WP OP di Indonesia menggunakan basis keluarga. Jumlah keluarga diperkirakan mencapai 57,5 juta. Jika dengan perkiraan 50-60 persen termasuk kategori miskin, keluarga yang layak memiliki NPWP adalah 22-27 juta.(sof/oki)

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: